Raja Abdul Aziz: “Kami Semua Ikhwan”

Hidayatullah.com--Duta Besar Saudi untuk Mesir Ahmad Qathan menyampaikan bahwa pihaknya memiliki hubungan baik dengan gerakan Al Ikhwan.

Kepada Al Mashr Al Yaum (10/5/2012), Qathan menyampaikan bahwa Saudi menerima Al Ikhwan Al Muslimun di Saudi saat gerakan ini terlibat konflik dengan Jamal Abdul Nashr. Dan saat itu jama’ah ini melakukan usaha untuk membangun gerakan di Saudi. Qathan juga menyampaikan bahwa saat itu Raja Abdul Aziz merespon,”Kami semua al ikhwan dan kami semua muslimun”.

Qathan juga menyatakan bahwa hubungan pihaknya dengan saat ini Al Ikhwan terus terjalin dan pihaknya amat menghormati Al Ikhwan dengan penghormatan tertinggi dan tidak ada perselisihan antara pihaknya dengan Al Ikhwan.

Partai Islam Aljazair Diperkirakan Menangi Perolehan Suara

Hidayatullah.com--Para analis mengatakan koalisi Islam moderat yang mencakup Front Pembebasan Nasional yang berkuasa di Aljazair, diperkirakan akan muncul dengan perolehan suara terbanyak ketika hasil awal pemilu negara itu diumumkan hari ini.

Kemenangan Islam, dalam pemilu pertama di Aljazair sejak mulainya pergolakan Arab atau Arab Spring itu, akan menyerupai hasil pemilu di Maroko, Tunisia dan Mesir. Demikian dikutip Voice of America (VoA).
Hari Kamis, rakyat memberi suara untuk pemilihan 462 anggota parlemen.  Kira-kira separuh dari ke-44 partai politik yang bersaing dilegalisasi tahun ini.

Para aktivis oposisi, dengan alasan ketidakpercayaan pada reformasi yang dijanjikan pemerintah, menganjurkan agar rakyat pemilih tidak pergi ke TPS untuk memberikan suaranya.Kementerian Dalam Negeri Aljazair mengatakan partisipasi rakyat dalam pemilu tahun ini sekitar 44 persen, sedangkan dalam pemilu tahun 2007 partisipasi mencapai rekor terendah 37 persen.

Presiden Abdul Aziz Bouteflika sebelumnya mengumumkan beberapa reformasi undang-undang dasar setelah protes pro-demokrasi pecah tahun lalu. Pemerintahnya, untuk pertama kalinya, juga menerima kehadiran peninjau pemilu internasional sebagai bagian usaha untuk meningkatkan transparansi.

Parlemen baru itu akan memberi suara mengenai rancangan perubahan undang-undang dasar dan meletakkan dasar-dasar bagi pemilihan presiden tahun 2014.* (www.hidayatullah.com)

Tidak Ada Krisis Hubungan Diplomatik, Arab Saudi Bantu Mesir

Islamedia - Untuk menunjukkan tidak ada krisis hubungan diplomatik, Raja Arab Saudi menginstruksikan pencairan bantuan awal 500 juta dolar AS dari paket bantuan tiga miliar dolar AS guna pemulihan ekonomi negeri Piramida yang dilanda revolusi itu.

"Bantuan awal 500 juta dolar itu sedang diproses dan akan turun bulan depan, Juni, sesuai instruksi Raja Abdullan," kata Duta Besar Arab Saudi Ahmad Abdul Aziz Kattan seperti dikutip kantor berita Mesir, MENA, Jumat (4/5).

Hubungan antara Mesir dan Arab Saudi belakangan ini dinodai aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Arab Saudi di Kairo untuk memprotes penahanan seorang aktivis Mesir, Ahmed Al Gezawi, di Arab Saudi pada awal April lalu.

Akibat aksi unjuk rasa itu, Pemerintah Arab Saudi memanggil pulang Dubes Kattan untuk konsultasi dan menutup Kedubesnya di Kairo dan dua konsulatnya di kota Iskandariyah dan Suez hingga waktu yang belum ditentukan. Dubes Kattan sendiri masih belum kembali ke Mesir sejak dipanggil pulang pekan lalu.

Sementara itu, satu delegasi Mesir dari berbagai unsur masyarakat yang dipimpin Ketua Parlemen, Saad Al Katatni, untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Katatni mengatakan, hubungan erat Mesir dan Arab Saudi tidak terganggu dengan kasus individual.

Aktivis Mesir tersebut ditahan di Jeddah Arab Saudi saat hendak melaksanakan ibadah umrah atas tuduhan penyelundupan obat terlarang. Para pengunjuk rasa di Mesir menganggap tuduhan itu hanya rekayasa pihak keamanan Arab Saudi untuk menjerat aktivis berusia 30 tahun yang telah berulang kali masuk penjara di era Presiden terguling Hosni Mubarak itu.(ROL)

Abbas Bahas Rekonsiliasi Palestina di Tunisia

Mengawali kunjungannya di Tunisia, hari Sabtu (28/04/2012), Presiden Mahmud Abbas membahas masalah rekonsiliasi Palestina dengan Presiden Moncef Marzuki.

“Kami telah membicarakan rekonsiliasi Palestina dan peran yang dapat dimainkan Tunisia guna mengakhiri perpecahan (Palestina),” kata Abbas kepada reporter, dikutip Al Mishry Al Yaum.

Fatah yang berkuasa di Tepi Barat dan Hamas di Gaza, tahun lalu sepakat menandatangani rekonsiliasi di Doha, Qatar, untuk membentuk pemerintahan bersatu yang akan menyelenggarakan pemilihan umum sekitar bulan Mei mendatang.
Namun, hingga saat ini kedua pihak belum berhasil membentuk pemerintahan sementara itu.

Dalam kunjungan ketiga kalinya sejak revolusi rakyat di Tunisia itu, Abbas bertemu juga dengan Perdana Menteri Hamadi Jebali, tokoh partai Islam An Nahda pemenang pemilu pertama setelah Ben Ali digulingkan.

Selama di Tunisia Abbas akan mengenang rakyat Palestina dan Tunisia yang menjadi korban serangan Israel tahun 1985 atas markas PLO. Tahun 1982 sampai 1994 pemimpin PLO Yassir Arafat mencari suaka di Tunisia setelah dipaksa keluar dari Libanon.

Dari Tunisia, Abbas akan melanjutkan muhibahnya ke Libya, bersama penasehat diplomatik Majdi Al Khaldi, jurubicara Nabil Abu Rudeina dan Menteri Luar Negeri Riyad Al Malki. (www.hidayatullah.com)

Al Qaradhawi: Kita Harus Siapkan Pemuda Sambut Hilangnya Israel!

Ketua Asosiasi Ulama Islam Dunia, Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan kembali kabar gembira hilangnya Israel dan kembaliknya Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha ke tangan bangsa Arab dan Umat Islam.

“Israel akan hilang pasti dan mereka akan keluar dari Palestina dan kita semua sedang menunggu hari itu,” tegasnya dikutip Informasi Palestina, Sabtu (28/04/20912).

Dalam khutbah Jumatnya kemarin di Masjid Jami’ Umar bin Khattab di Doha, Qatar menganjurkan umat agar bersiap-siap untuk menghadapi hari hilangnya Israel.

“Kita harus menyiapkan diri kita dan menyiapkan pemuda-pemuda kita sekarang untuk menyambut hari hilangnya Israel.”
Ia mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan Israel ke 64 selalu memberikan kenangan buruk dan derita bagi warga Palestina.

Syeikh Al-Qaradhawi menunjukkan kesedihannya apa kondisi di Palestina sebab sebagian besar tanah Palestina berada di tangan Israel termasuk Al-Quds, Masjid Al-Aqsha padahal itu termasuk tempat paling suci umat Islam.
Al-Qaradhawi mempertanyakan sikap negeri-negeri Arab dan Islam yang tidak memiliki kepedulian atau marah terhadap apa yang menimpa Palestina? ia memperingatkan bahwa Palestina sendirian tidak akan bisa berperang dengan penjajah sebab ia memiliki senjata yang bisa digunakan untuk memerangi Arab secara keseluruhan.

“Bagaimana lantas Palestina bisa menghadapinya?”

Ia menyerukan agar Arab memiliki sikap membela Palestina dalam menghadapi “hantu liar” sebab barat mendukung Israel dengan kuat.

“Jangan kalian menerima kehinaan dan jangan serahkan saudara-saudara kalian kepada musuh Allah. Zionis di seluruh dunia membela Israel dengan kekuatan harta, politik, senjata dan media, kenapa kita tidak menolong Palestina?” (www.hidayatullah.com)

Tawanan Asal Hamas Di Negev Tingkatkan Aksi Mogok Tolak Terima Obat

Gaza-PIP: Para tawanan Palestina yang tengah menggelar aksi mogok makan di penjara Israel meningkatkan aksi protes mereka menentang kebijakan Israel, dan terus melanjutkan aksi mogok makan sampai meraih tuntutan mereka. 

Menurut keterangan yang bersumber dari para tawanan asal Hamas di penjara padang pasir Negev, Jumat (27/4) yang salinannya diterima Pusat Informasi Palestina, para tawanan administratif di ruang no 9 menolak menerima obat-obatan untuk para pasien menahun, sebagai protes meraih kehormatan dan kemuliaan, yang telah dimulai bersama rekan-rekan mereka sejak hari tawanan 17 April lalu.

Langkah ini diambil sebagai eskalasi tawanan Hamas di penjara Negev, bersamaan dengan langkah yang diambil semua faksi di penjara (Fatah, Jihad dan Front Rakyat) yang bergabung melakukan aksi mogok makan sehari setelahnya sampai pertengahan pekan ini menggelar aksi mogok makan terbuka. 

Disebutkan bahwa Komite Jabali yang dibentuk pihak penjara Israel guna mendengar tuntutan tawanan telah bertemu sebelum hari tawanan dengan wakil para tawanan di penjara Negev. Komite telah menerima daftar tuntutan tawanan, terutama dikeluarkannya tawanan dari sel isolasi, diijinkan bagi keluarga tawanan asal Gaza untuk mengunjungi keluarga mereka di penjara, dikembalikannya aturan penjara seperti sebelum adanya aturan “Hukum Shalit”. Disebutkan bahwa wakil tawanan telah menyampaikan poin tersebut, sebagai pihak satu-satunya yang diberikan kewenangan untuk bernegosiasi mengakhiri aksi mogok makan, yaitu mereka para pimpinan aksi mogok makan yang berada di penjara padang pasir Negev. 

Para tawanan menggalang dukungan pihak keluarga, rekan-rekan dan semua pihak peduli di dunia untuk memberikan dukungan dan solidaritas dalam aksi mogok mereka guna meraih hak-hak yang dirampas penjajah Israel. Mogok makan saat ini memasuki hari ke 11. Kondisi fisik para tawanan mulai terlihat menurun, meskipun semangat mereka tetap tinggi dengan keutamaan dari Allah, yakin dan teguh bahwa pertolongan Allah bersama mereka. 

Disebutkan bahwa ruangan Hamas di penjara Negev terdiri dari 120 orang tawanan administratif, di antara mereka terdapat sejumlah pimpinan Hamas, para anggota parlemen dan mantan menteri. Di bagian ini terdapat lebih dari 60 orang mujahid berusia lanjut, 10 dari mereka mengalami kondisi kesehatan yang buruk, seperti tekanan jantung, gula, liver dan lainnya. (qm/www.infopalestina.com)

Alhamdulilah Koalisi Parlemen Anti Islam di Belanda Gagal

Islamedia - Setelah bubarnya koalisi pemerintahan Kanan-Tengah Belanda, yang paling bersemangat mengajukan usulan undang-undang yang menghambat bagi Muslim dan imigran lainnya.

Kini usulan yang menginginkan larangan memakai cadar, kemungkinan tidak akan terus diusulkan di parlemen Belanda, setelah pemerintah ini runtuh akhir pekan lalu.

Koalisi Liberal minoritas-Kristen Demokrat yang beraliansi dengan Geert Wilders—Freedom Party (PVV)—tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemotongan anggaran. 

Pemilihan umum selanjutnya akan dilakukan pada 12 September mendatang.

Perlu diketahui sebelumnya, sebagai jasa atas dukungan Wilders di parlemen, pemerintah telah mengusulkan sejumlah undang-undang, termasuk larangan cadar dan kewarganegaraan ganda.

Namun kini mayoritas parlemen tidak ada lagi yang mendukung usulan tersebut, dan usulan tersebut dapat saja dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Maurits Berger, seorang profesor kontemporer Islam di Universitas Leiden.

"Kebijakan ini didorong oleh PVV, demi menjaga hubungan oleh pemerintah saat itu kebijakan ini diterima. Mereka telah mengubah Belanda menjadi paria," kata Berger.

 "Pelarangan cadar hanya warisan dari PVV. Cadar dan kewarganegaraan ganda merupakan usulan yang belum benar-benar dipikirkan.". Berger menambahkan

Menurut sumber partai Demokrat Kristen, mereka tidak akan lagi mendukung usulan untuk melarang kewarganegaraan ganda. Harian Belanda, De Volkskrant, juga menyebut partai ini merasa gelisah dengan pelarangan cadar.

Sementara partai-partai oposisi, termasuk Labor, Democrats 66 dan GreenLeft, telah menentang usulan pelarangan cadar dan kewarganegaraan ganda. 

Usulan tersebut bisa saja tak didukung oleh mayoritas di parlemen jika Demokrat Kristen tidak mendukung mereka. Sikap keras Wilders terhadap imigran, khususnya umat Islam dan baru-baru ini terhadap Polandia, telah menjadi bumerang bagi Belanda. (www.islamedia.web.id)

Uni Eropa Mengutuk Pengusiran Warga Palestina di Yerusalem Timur

Misi Uni Eropa di Yerusalem dan Ramallah Sabtu kemarin (21/4) mengutuk penggusuran terakhir dari keluarga Palestina dari Yerusalem timur yang menjadi rumah mereka.

Misi Uni Eropa "mengutuk pengusiran dari keluarga Natshe dari rumah mereka di lingkungan Yerusalem timur Beit Hanina," pernyataan Uni Eropa mengatakan.

Mereka juga sangat prihatin dengan rencana untuk membangun pemukiman baru di tengah-tengah lingkungan Palestina tradisional, lanjut pernyataan tersebut, mencatat bahwa "pemukiman ilegal berdasarkan hukum internasional."

Pada hari Rabu lalu, polisi Israel mengusir keluarga dari rumah mereka di lingkungan Yerusalem timur yang diduduki setelah pemukim Yahudi memenangkan pertempuran pengadilan atas kepemilikan rumah.

Pengusiran dari 14 anggota keluarga Natshe dari dua rumah di Beit Hanina adalah upaya pertama yang berhasil oleh pemukim Yahudi untuk mengamankan properti di distrik di bagian utara timur Yerusalem.

Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari 1967, dan menganggap seluruh kota itu ibukota "abadi dan tak terbagi" untuk yahudi.

Masyarakat internasional menganggap semua permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai tidak sah berdasarkan hukum internasional.(fq/afp) (www.eramuslim.com)

Kemarin, Mesir Demo Besar-besaran "Jum'at Mengawal Revolusi"

Islamedia - Empat puluh Harakah dan Parpol di Mesir mengumumkan turut serta dalam aksi sejuta rakyat Mesir yang mereka sebut dengan "Jum'at Mengawal Revolusi" pada hari Jum'at, 13 April 2012, yaitu gerakan rakyat Mesir menghidupkan kembali semangat revolusi dan menolak anasir-anasir rezim korup Mubarak dan kroni-kroninya yang berniat kembali berkuasa di Mesir dg pencapresan orang-orang yang berlumuran darah rakyatnya sendiri, seperti Umar Sulaiman, mantan ketua badan intelejen Mesir di masa Mubarak -tangan kanan Mubarak- yang pencalonannya didukung Militer Mesir dan juga didukung penuh oleh Israel, begitu juga pencapresan Ahmad Syafiq, mantan Menlu di masa Mubarak.

Kekuatan Politik dan gerakan Islam yang menyatakan turut serta dalam acara hari Jum'at ini adalah: Ikhwanul Muslimin, Rekonsiliasi Rakyat, Koalisi Pemuda Revolusi, Majelis Sekretaris Revolusi, Front Kehendak Rakyat, Gerakan Pemuda 6 April, Akedemisi Independen, Koalisi Aspirasi Revolusi, Gerakan Pemuda 25 Januari, Pemuda Peneliti, Persatuan Pemuda Kampus, Koalisi Pemuda Revolusi 25 Januari, Kekuatan Independen Nasional, Persatuan Pemuda Revolusi, Persatuan Kekuatan Revolusi, Koalisi Islam Merdeka, Koalisi Umum untuk Revolusi, Kekuatan inti, Revolusioner Merdeka, Front Revolusi, Dakwah Salafiyah dan Persatuan Pemuda Salafi, Persatuan Pemuda Mesir Merdeka, Lembaga Syariah untuk Hak Asasi dan Reformasi, Gerakan Persatuan, Gerakan Rakyat dan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ikatan Kebangkitan dan Reformasi, Ikatan Aktivis Revolusi, Kita Semua Tahanan, Forum Delta, Yayasan Rekonsiliasi, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), Partai Perdamaian dan Pembangunan, Hizbun Nur, Hizbul Hadlarah, Hizbul Wa'ad, Aliansi Revolusioner Mesir, Koalisi Mesir Merdeka, dan juga kelompok-kelompok independen lainnya.

Seluruh kekuatan Islam dan Parpol menolak pihak-pihak yang telah mereka lengserkan pada peristiwa fenomenal 'Revolusi 25 Januari'!! Mereka melengserkan bukan hanya Mubarak, tapi rezim dan kroni-kroninya.

Bagaimana mungkin rakyat Mesir membiarkan rezim yang mereka lengserkan pada peristiwa tersebut yang menelan banyak korban tampil kembali berkuasa di negeri mereka!??

Sementara di DPR-MPR Mesir mengeluarkan keputusan undang-undang yang melarang setiap pihak yang jelas-jelas menjadi kaki tangan rezim Mubarak untuk tidak turut serta dalam pencapresan bulan Mei mendatang.

Itu semua dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan tuntutan revolusi, menghormati darah para syuhada', menyelamatkan proses demokrasi yang sudah berjalan, dan mewujudkan cita-cita Pemerintahan Sipil yang jauh dari militeristik. (io)

Suriah Terus Bergolak

dakwatuna.com – Pihak keamanan Suriah terus mengepung wilayah Khaldiya, Homs. Serangan terus berlanjut sampai Rabu (21/3) waktu setempat. Kota yang diserang saat ini merupakan wilayah dengan jumlah perlarian terbanyak. Seorang aktivis, Abu Abdallah, mengatakan sejumlah pengungsi berasal dari Karm Al Zaytoun, Bab Sbaa, Jib Jandali, dan Baba Amr.

Berbagai lokasi yang menjadi tempat pengungsian menjadi sasaran. Termasuk diantaranya sekolah dan masjid. Ledakan artileri dan mortir sudah terdengan sejak Rabu. Sejauh ini seorang korban jatuh karena serangan sniper.

Homs yang terletak di barat Suriah, telah menjadi sasaran sejak pemberontakan terhadap Presiden Bashar al-Assad. Para aktivis mengatakan, 39 mayat ditemukan di Refaie. Selama pergolakan sejumlah pelanggaran telah dilakukan kedua belah pihak. Pemerintah maupun oposisi bersenjata saling menyalahkan atas insiden yang terjadi.

Pada hari yang sama, sebuah bom meledak di kota selatan Daraa dan menewaskan dua tentara Suriah. Salah satu petugas dari pihak oposisi mengatakan, setelah ledakan petugas keamanan menembak mati dua warga sipil. Seorang tentara Suriah juga dilaporkan tewas dalam bentrokan di kota Hama, sebelah barat Suriah.

Terkait hal ini, media pemerintah Suriah melaporkan, sehari sebelumnya serangan bom telah menewaskan sejumlah tentara dan warga Daraa. Ledakan ini dikarenakan serangan dari pihak oposisi. Pemberontakan telah meluas ke pedesaan Harasta, Damaskus, seperti dilansir CNN.

PBB mengatakan krisis suriah telah menewaskan lebih dari 8.000 orang. Sementara oposisi mengatakan, jumlah korban lebih dari 9.000 jiwa. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil.

PBB mendorong terciptanya keamanan di Suriah dengan mengirim diplomat Kofi Annan. Sejauh ini mantan sekjen PBB tersebut telah bertemu Presiden Suriah, Bashar al-Assad, di Damaskus. Mereka membicarakan solusi perdamaian bagi Suriah. Annan mengusulkan gencatan senjata, pembebasan tahanan dan dibukanya akses bagi badan sosial, misalnya Red Cross.

Rencana ini mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia. Saat ini, dua misi PBB terkait Suriah sedang dilaksanakan di Damaskus. Misi tersebut adalah tim yang mencari cara melakukan rencana Annan, dan menilai kebutuhan masyarakat Suriah. Misi dilakukan bersama dengan organisasi kerja sama Islam. (Dewi Mardiani/Roshma Widiyani/RoL)

Sumber: www.dakwatuna.com