Tifatul: "Di Partai Islam, Kami Nomor Satu"

VIVAnews - Sudah lebih dua tahun Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Berbagai isu seputar pekerjaannya kerap menjadi sorotan. Misalnya, Pro kontra merebak saat dia hendak menutup akun anonim di jejaring sosial yang hanya berisi fitnah. Atau soal gagasannya memblokir konten porno di internet.

Berkunjung ke kantor VIVAnews.com di Menara Standard Chartered, Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Mei 2012, Menteri Tifatul tampak santai. Dia masih memakai jas pada sore itu, dan  hanya ditemani seorang ajudan. Setelah uluk salam,  Tifatul dicegat oleh pantun selamat datang. Dia tertegun sejenak, lalu membalasnya:  "Sendu-sendu lagu asmara/Sendunya sampai bikin meriang/Rindu-rindu jumpa saudara/Rindunya sampai ke dalam tulang".

Obrolan santai pun mengalir. Tifatul lalu bercerita banyak tentang perkembangan teknologi informasi, dan pelbagai hal yang terluput oleh perbincangan publik. Misalkan, jejaring fiber optik yang telah 70 persen rampung, serta strategi pemerintah ke depan. “Jadi urusan saya bukan hanya soal pornografi saja seperti yang dituduhkan,” ujar Tifatul sambil tersenyum lebar.

Bukan cuma soal kementerian yang dipimpin, Tifatul yang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu juga blak-blakan berbicara mengenai situasi politik saat ini. Termasuk posisi PKS yang disebut-sebut “goyah” di partai koalisi pendukung kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu, apa katanya tentang calon pemimpin bangsa pada 2014?

Simak petikan wawancara itu.

Seperti apa infrastruktur IT Indonesia saat ini, apa saja kendalanya?
Kalau berbicara tentang infrastruktur IT, kan International IT Indeks itu diukur dari tiga hal. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan usage-nya, penggunaannya. Nah soal infrastruktur, kita perlu memahami kondisi geografis Indonesia, ini beda. Kita di sini sudah omong mobile, tapi ada daerah yang telepon saja belum masuk. Jadi ada semacam digital divide (kesenjangan), saat saya masuk sebagai Kominfo 2009. Maka kalau orang membandingkan dengan Singapura soal kecepatan sekian megabyte, kita masih ratusan saja. Ya benar juga. Tapi jangan bandingkan dengan Singapura. Mahathir Mohammad dalam buku Lee Kuan Yew, “How to Build The Nations”, berkomentar bahwa Lee itu ‘Big Frog in Small Pond’, jadi terlalu kecil Singapura bagi Lee.

Sementara kita, terbang dari timur ke barat saja perlu 9 jam dengan pesawat. Tapi target kita akan sampai ke sana. Oleh sebab itu, itu ada beberapa langkah yang sesuai dengan skema presiden. Jadi pertama kami bangun Desa Berdering. Seluruh desa sekarang sudah ada telepon, ini sudah sangat membantu. Kecuali ada desa-desa pengembangan.

Memang terbanyak itu mobile karena fixed-line kita tidak berkembang, hanya 8 persen. Saat ini mobile yang berkembang, saya rasakan sendiri di rumah, hampir tidak pernah gunakan fixed line, telepon kayak pajangan saja. Jumlahnya saat ini 33.100 desa yang kita bangun, itu telepon masuk desa.

Kemudian kami bangun Pusat Layanan Internet Kecamatan. Jadi setiap kecamatan ada internet. Tapi orang banyak salah paham, dikiranya ini punya pemerintah, tapi kami serahkan selama 5 tahun. Pembangunan itu dilakukan oleh swasta, kita kontrak lima tahun, dia cari uang dari sana, Seribu sampai tiga ribu per jam. Itu ditempatkan di kantor camat, jumlahnya  5748 kecamatan, ini semacam warnet tapi di kantor camat. Sebetulnya ini stimulasi saja, seperti desa kita saja yang jumlahnya 72 ribu, dari mana sisanya, itu swasta. Angka 33 ribu itu hitungan dalam World Information Summit di Tunisia 2005, diputuskan 50 persen masyarakat harus mendapatkan akses informasi, itulah yang dinamakan Universal Service Obligation (USO).

Di samping itu sifat kita kita merangsang saja, kalau ada APBN kita bangun infrastruktur. Sementara ada proyek Palapa Ring, itu swasta yang bangun, 82 persen sudah selesai, jaringannya Sumatra, Kalimantan, Jawa sudah, sampai Nusa Tenggara Timur sudah, yang belum itu Maluku sama Papua. Nah ini akan mulai dibangun dari Manado ke Ternate, terus ke Manokwari. Kalau ini selesai, ini disebut program Indonesia Connected, Indonesia tersambung kabel fiber optic, karena ini broadband jaringannya.

Dengan hal demikian kita harus bangun masing-masing kota, 27 provinsi sudah tersambung, tinggal bangun kabupaten kota, smart city, smart regency. Sebagian kota sudah ada, Jakarta, terus Surabaya, Semarang, Jogya, Medan, Palembang dan Makassar sudah mulai berkembang. Tapi kalau kita tanya Kalimantan Tengah ya belum. Penduduk kita juga tak merata, 20 persen di Sumatera, 5,3 persen Kalimantan, 7,8 persen Sulawesi, 54 persen Jawa, Bali Nusa Tenggara 2,3 persen, Maluku Maluku Utara 1,8 persen, Papua dan Papua Barat 1 persen. Jadi memang bagi pebisnis ini tidak seksi. Papua, siapa lagi yang mau pakai, jadi tidak bisa itu, kita tidak punya dana, makanya kita pakai skala prioritas.

Nah di Jawa ini kita rangsang sudah luar biasa, pembangunan fiber optic, ke Bogor, Depok, Tangerang sudah menyambung. Seluruhnya 50 ribu km lebih, yang sudah diinstal 42500 Km.

Itu baru soal telekomunikasi saja?

Ya, itu baru satu bidang telekomunikasi, belum broadcasting. Tentu Pemerintah bangun TVRI. Selama periode ini kita bangun 31 stasiun, kita ingin membangun ini proyek IPTS, soft loan dari Spanyol, membangun sekitar 60 lagi untuk TVRI.

Sementara di telekomunikasi 2G ke 3G, Wimax sudah jalan, LTE mau masuk. Wimax baru jalan, ini satu antena layani 240 user speed-nya beda, jadi begitu masuk LTE kalah dong Wimax, ini suatu keniscayaan. Teknologi yang tak bisa kita rem.

Bagaimana dengan e-commerce, Indonesia sudah siap?
Ya sebetulnya yang dimaksud kita itu siapa, stakeholder kita siapa. Kalau yang membangun, dari segi perangkat dan regulasi sudah kami sediakan, infrastruktur sudah. Tinggal konten.

Sudah sejauh mana?
Regulasi ini sudah disiapkan, untuk e-payment. Setahu saya sudah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Formatnya Peraturan Pemerintah, karena UU Transfer Dana sudah ada, UU No.3 Tahun 2011, itu Bank Indonesia. Nanti orang bisa kirim uang lewat handphone, ke satu agen di desa, bisa cash out, nanti agen dapat per mile.

Indonesia punya potensi mobile payment, tapi terbentur regulasi?

Kalau transfer kan sudah selesai peraturannya, dari sini sebetulnya, tapi yang mengajukan model payment seperti di Kenya (cash out) belum ada. Saya sudah banyak baca literatur soal itu, tapi sudah ada Flash, T-Cash, Doku. Jadi terus terang itu bukan pemerintah yang bangun, itu harus swasta. Sarana sudah ada sampai kecamatan, terus mau diapakan. Ya tentu mereka lagi yang berpikir, saya pikir harus konvensional sedikit, misalnya konten yang kita distribusikan konten soal pertanian, mitigasi efek bencana, kelautan, harga-harga pasar. Tapi kalau Anda ingin berbisnis itu kreativitas bisnis, silakan ini jaringan sudah ada.

Insentif dari pemerintah untuk merangsang belanja online, misalnya bebas pajak?
Ini terus terang kita sedang bicarakan dengan Menteri Keuangan. Saya setuju dengan pola ekspansi itu, tapi kan negara ini bukan milik saya.

Kalau Kementerian Kominfo ini sudah hasilkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) besar, Rp 12,8 triliun per tahun 2010, target 2011 kami melebihi target, 104 persen yaitu Rp 11,5 triliun. Kami nomor dua di bawah Kementerian ESDM yang punya minyak gas. Kami ini hanya jual udara kosong, spektrum frekuensi. Ini kan perlu kreativitas agar menghasilkan ini, waktu hasilkan PNBP Rp 12,8 triliun, anggaran kita cuma Rp 2,8 triliun. Ini salah satu cara saja membangun birokrasi dengan mensiasati anggaran kecil.

Anda dikenal sebagai menteri yang aktif di Twitter. Bisa diceritakan awalnya kenapa?
Jadi awalnya saat jadi menteri, waktu itu Twitter kan belum populer, saya bayangkan kalau bagaimana kalau nanti ada yang nanya, “Di Twitter ada ini”, kemudian saya jawab “Apa itu Twitter”, kan lucu. Saya akhirnya buka akun Twitter. Rupanya ke sini social media punya pengaruh besar di sosial, politik, ekonomi. Ada pengamat sosial kita yang mengatakan struktur sosial kita hancur, flat semua, tak ada hierarki lagi, juga merusak bahasa, tapi positifnya kita tidak kuper.

Negatifnya ada yang asal ngomong saja, pakai akun anonim. Saya selalu katakan mengapa internet tidak digunakan untuk hal positif. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk riset, bisnis, untuk komunikasi bermanfaat, apalagi pengguna Indonesia paling aktif online, chatting, social media.

Serangan ke Anda di Twitter biasanya soal apa?
Yang paling banyak soal IT, soal kecepatan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan IT. Misalnya “Saya dikirim SMS terus nih”, marahnya ke saya. Tapi saya tidak jawab, kapan-kapan saja. Tapi soal kecepatan, karena pertumbuhan pengguna internet dalam 6 tahun kita eksponensial tahun pertama 2 juta, tahun kedua 8 juta, terus jadi 45 juta, ini eksponensial. Orang inginnya semua cepat, murah, mau bagus tapi tidak mau bayar. Kalau kita berhubungan dengan ISP dan ada pilihan kecepatan.

Internet makin bebas, pemain global banyak masuk. Apa visi Kominfo?
Saya demokratis saja, bebas tapi tanggung jawab, tidak ganggu orang lain. Harus ada aturan main. Amerika juga bebas, tapi ada aturan main.

Termasuk gebrakan soal BlackBerry?
Kita ini punya 6 tuntutan, 5 sudah dipenuhi, tinggal satu lagi, server. Yang sudah adalah buka kantor, 80 persen pakai tenaga lokal, kerjasama dengan pengembang aplikasi lokal, tutup pornografi, layanan purna jual sudah. Menurut pengakuan ke kami sudah ada 50 tempat. Tinggal satu, masalah server, tapi ini menunggu, semuanya saja belum pasang.

Dalam hal ini saya tidak ada 'tedeng aling-aling', meski dengan asing. Termasuk saya yang ngotot, saat BNI tidak boleh memasukkan tower asing. Harus 100 persen lokal. 

Saya dalam bab ini agak keras, kita tidak mau jadi penonton saja. Dia cari makan di sini, sama Malaysia juga saya ngomong begitu, XL juga cari makan di sini, pelanggan XL 46 juta dari Indonesia. Ada juga orang mengkritik langkah saya soal BlackBerry, sampai saya keluarkan pantun: “Burung gagak bawa cincin, tidak bayar pajak kok dibelain.” Itu yang saya tulis di Twitter “enough is enough”, kalau barganing kita tidak bisa 'tedeng aling-aling'.

Mereka pelanggan 5 juta, belum black market sekitar 2 juta, ini versi kita. Dia bikin kontrak ke operator, saya tanya ke operator, kata mereka ini bisnis model. Pelanggan ditarik katakanlah Rp 120 ribu, 7 USD langsung masuk ke sana tanpa ada pajak. Dia juga tak bangun infrastruktur, dia kirim lewat satelit, fiber optic. Operator Indonesia inilah yang bangun jaringan, bayar pajak, nanti kalau ada gunung meletus, baru mereka kasih bantuan. Ini tidak adil, itu penghasilan mereka dengan 5 juta per tahun penghasilan mereka Rp 5 triliun, saya sudah hitung itu.

Pasar iklan terbesar dibawa Google, tanpa mengalir ke Indonesia. Ada upaya apa untuk mengatasi soal itu?
Saya sekali lagi bilang bagaimana agar itu harmonis. Ya tiga itu tadi, infrastruktur, SDM dan usage. Usage kita naik di dunia peringkat 15, dulu kita penggunaannya 67 naik ke 53 peringkat sukses IT, ini termasuk kualitas, ini yang mengukur International Indeks IT itu tadi.

Kalau ditanya, ya kami merangsang saja. Buat bisnis apa, buka saja yang membangun infrastruktur, memberikan beasiswa, merangsang ICT sampai ke penggunaannya, sebetulnya bisa efisiensi besar. Kami berharap dengan begitu, private sector yang berpikir menyedot Rp 400 triliun, capital expenditure kita terbesar ke asing, alatnya dari asing semua. Makanya saya selalu bargain misalnya dengan Huawei atau Ericsson, “Anda buat apa di Indonesia, bikin pendidikan dong, kontainer LTE Anda kirim ke sini dong, biar mahasiswa kita bisa belajar.” 

Yang saya maksud kita harus berkembang ke future, ini kreativitas, orang tak terbatas. Ini bisnis otak, ini bisnis yang tidak hasilkan korupsi, dari modal murah. Jebolan INA ICTA (Indonesia ICT Award) 2010 jadi milyader, mereka jago-jago. Jadi kreativitas, IT ini dan INAICTA jauh lebih hebat dari itu. Untuk SDM, kita ada INAICTA ini kan dari SD, SMP, SMA, nanti pemenangnya kita kirim kompetisi IT tingkat Asia.

Sekarang soal TV Digital. Bagaimana perkembangannya?

Jadi itu 2012, TVRI 4 channel sudah digital. itu keniscayaan. Satu frekuensi bagi 12 channel, MNC saja punya 3 frekuensi sendiri, itu sebenarnya melanggar UU No 32 tahun 2002 (tentang Penyiaran), di digital itu tidak bisa lagi.

Ada yang punya sampai tiga frekuensi, mestinya satu owner hanya punya satu frekuensi dalam satu zona. Dengan digitalisasi nanti cuma satu frekuensi, dengan sistem Digital Video Broadcasting Terestial Second generations (DVB-T2), kami harapkan pertengahan tahun ini, Juni sudah seleksi, keputusan IPU 2005, 17 Juni 2015, harus switch off dari analog ke Digital, dan kita bisa melawan, cuma kita ini konsumen, dunia sudah migrasi.

Digitalisasi TV bagus. Tapi secara industri bagaimana?
Memang akan semakin kuat kompetisinya, cuma tak bisa dimonopoli. Jabodetabek sudah moratorium itu untuk TV dan Radio. Untuk itu kita harus migrasi, ada sisa frekuensi, karena kita beralih ke digital.

Kita buka 6 multiplexer, di Jabodetabek ada 24 kanal, terus kita buka 72, sisa 8 lagi yang masuk, pemain baru akan masuk, tapi kan pasti ada keberatan dari pemain yang sudah ada, kan kue harus dibagi. Kalau tidak, namanya monopoli, apalagi nanti digunakan untuk kampanye.

Bicara kampanye, bagaimana persiapan PKS di Pemilu 2014?

Ini boleh dianalisis, 2014 ibarat “The Last of the Mohicans”, generasi akan berpindah. Kita lihat sajalah, UU mengharuskan capres harus diajukan oleh partai politik.

Kita hitung saja partai yang masuk Parliamentary Threshold di DPR, ada sembilan partai. Terus nanti masuk Nasdem. Nah kita lihat, Demokrat ini apakah akan tetap 20,8 persen atau turun setelah situasi begini. Survey LSI mengatakan Demokrat sudah turun ke 13,7 persen, ini salah satu ukuran. Itu adalah partai terbesar. Lihat juga Golkar, feeling saya turun karena ada Nasdem. Dulu 2004 ke 2009 Golkar turun 7 persen, karena ada Hanura dan Gerindra.

Nasdem ini tidak akan ambil kavling PKS, itu kamarnya lain. Dari tahun ‘55 selalu begitu, nasionalis 60 persen dan yang Islam 40 persen. Itu memang market-nya segitu, tidak akan bercampur, tapi yang menang selalu nasionalis.

Jadi kalau Golkar turun, PDIP feeling saya juga turun, karena generasi ada siapa lagi, Puan? Orang berharap masih Ibu Mega. Setelah itu PKS. Kalau ini 14 persen, 15 persen, atau 12 persen, katakan seperti itu, siapa yang mau jadi presiden, kan begitu. Kalau saya usul, 15 persen baru ajukan presiden. Sekarang ini koalisi 74,6 persen, tapi begitu ada masalah sedikit, gempa.

Maksud saya ini situasi ke depan, bahwa negeri kita ini sangat rentan terhadap kepemimpinan nasional. Salah satu faktor yang menentukan di Indonesia itu ya kepemimpinan nasional yang kuat, kalau itu tidak tercipta itu habis.

PKS optimis naik?

Harapannya begitu, kami ini sekarang nomor 4, di partai Islam kami nomor satu, semua kan gaya konservatif. Ini sudah terbuka, sudah kontestasi.

Siapa calon yang akan diajukan PKS?
Saya tidak bicara soal calon. Ini artinya untuk membentuk kepemimpinan yang kuat, kita harus koalisi, sementara komunikasi antar elit ini jelek sekali. Intinya jika itu tidak diperbaiki, makanya saya usul rekonsialisasi nasional. Menurut saya, PKS kalau tidak sampai 15 persen, nggak usah mencalonkan deh, tapi kalau sampai 15 persen kami berani mencalonkan Wapres.

Mengapa komunikasi antar-elit tidak baik?

Dulu masih ada orang seperti Jusuf Kalla. Waktu ada masalah, semua partai diundang, bahkan PDIP. Diundang makan, dan setelah itu beliau tanya: "Apa tadi masalah kita". Diselesaikan masalahnya. Sekarang ini figur itu belum ditemukan.

Ada jutaan pemilih muda di 2014, bagaimana strategi PKS merangkulnya?

Mereka kritis. nah PKS ini terbuka, tidak tertutup. Ada kontestasi ide. Kalau yang lain banyak tertutup, tunggu kata ketua umum, dewan pembina. Apa anak-anak muda itu senang dengan model begitu?

Dalam koalisi, setiap ada perbedaan pendapat, PKS selalu disudutkan. Bagaimana menanggapinya?

Dalam pepatah Arab, "waktu adalah bagian dari penyelesaian". Kami tunggu waktu, tidak usah diramaikan. Karena banyak persoalan lain. Setelah BBM ada Mayday, kemudian Angie, dan lain-lain. Bisa dibayangkan durasi informasi makin sempit, pagi begini sore sudah beda.

Seperti apa pengalaman Anda 2,5 tahun di kabinet?

Seperti yang saya katakan, memang harus ada passion, dan juga harus 24 jam siaga terus. Kalau saya karena berkesesuaian bidang saya di IT, ditugaskan di IT. Alhamdulillah target tercapai. Saya cukup puas walau keinginan banyak. Dalam hidup memang tak bisa semua yang ideal terwujud semua, tapi paling tidak prosentasenya bisa ditetapkan. Saya melihat secara keseluruhan negara ini banyak sekali yang bisa melejit.(np/www.vivanews.com)

Jalan Sehat Meriahkan Milad PKS ke 14

Kota Malang- Pagi itu Ahad (6/5) simpang balapan Kota Malang sangat ramai. Tampak ribuan orang yang didominasi pakaian putih berlogo bulan sabit kembar berkumpul di depan sebuah panggung besar di salah satu sudut mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa bahkan sampai nenek-nenek.  Sebuah baliho besar terpampang jelas bertuliskan “Maju Malangku Sejahtera Rakyatku”. Tak ketinggalan ratusan pedagang makanan asongan dan kaki lima ikut meramaikan acara tersebut. Ya, pagi itu adalah acara puncak memperingati Milad PKS ke 14 di kota Malang yaitu jalan sehat.

Selain di hadiri oleh para pengurus teras DPD Kota maupun Kabupaten, acara ini juga dihadiri oleh Presiden PKS ustadz Luthfi Hasan Isqaq. Beliau di daulat untuk mengibarkan bendera start tanda dimulainya jalan sehat.

Acara kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ada nuansa istimewa dengan hadirnya salah seorang kader yang diamanahi untuk maju sebagai calon walikota Malang. Ia adalah Arief HS ketua fraksi PKS DPRD I Jawa Timur. Jalan sehat kemarin memang salah satu tujuannya adalah untuk mensosialisasikan Arief HS untuk maju di dalam Pilwali kota Malang 2013.

Selain ikut jalan sehat, para peserta juga disuguhi atraksi menarik diantaranya tarian barongsai dan permainan pedang oleh seorang anak perempuan. Dan di acara puncaknya adalah pengundian hadiah-hadiah menarik seperti kulkas, TV, kompor gas dan sepeda motor.

PKS: Pemerintah Akan Bebaskan Biaya Masuk PTN

Mustafa Kamal

dakwatuna.com – Mamuju. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mustafa Kamal, menyatakan, pemerintah telah membebaskan biaya ujian masuk ke Perguruan Tinggi (PT) negeri dalam rangka melindungi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

“Sistem penyelenggaraan pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk para anggota DPR. Pembebasan biaya masuk ke PT negeri ini akan memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia,” kata Mustafa Kamal saat berada di Mamuju, Kamis (19/4).

Dengan diberlakukannya pembebasan biaya masuk ke PT negeri ini tentu diharapkan masyarakat kurang mampu juga turut mendapatkan pendidikan yang layak. “Selama ini banyak alumni SMA sederajat terpaksa putus pendidikan ke PT karena alasan mahalnya biaya pendaftaran. Berangkat dari berbagai persoalan inilah sehingga kami khususnya fraksi PKS mendorong agar pemerintah turut membesakan biaya masuk ke PT negeri,” ungkapnya.

Mustafa yang juga alumni Universitas Indonesia (UI) ini menyampaikan, investasi pendidikan harus berjalan optimal sehingga bangsa yang besar ini melahirkan generasi muda yang andal dan berkualitas. “Perguruan Tinggi Negeri harus bisa menerapkan sistem pembebasan biaya masuk tanpa harus ada pembebanan kepada masyarakat terlebih bagi ekonomi yang kurang mampu,” tutur dia.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan tetap diberikan porsi 20 persen dari total alokasi APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. “Jika nanti ada PT Negeri yang melakukan pungutan biaya, maka bisa dilaporkan. Kami dari PKS siap mencegah adanya aksi pungutan pembayaran biaya masuk ke PT negeri,” ujar dia. Sumber: http://www.dakwatuna.com

Banyak Siaran TV dan Radio Berbahaya

dakwatuna.com – Jakarta. Siaran TV dan radio dinilai banyak mengandung unsur berbahaya bagi anak-anak karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan etika ketimuran yang menjadi ciri khas Indonesia. Jika dibiarkan maka hal ini akan mengancam moralitas bangsa.

“Banyak konten siaran TV dan radio yang tidak memberikan rasa keadilan bagi semua dan tidak layak ditonton anak-anak karena mengandung unsur kekerasan, seksualitas, dan bertentangan dengan norma sosial dan agama,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf, kepada Republika, Jumat (13/4). Pihaknya mengkhawatirkan TV dan radio saat ini sudah menjadi teman sekaligus guru bagi masyarakat padahal isi siaran mereka semakin bebas tanpa batas.

Almuzzammil Yusuf mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012 yang mengikat bagi semua industri penyiaran. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan mengatur persaingan industri penyiaran yang sehat. “Saya harap aturan itu tegas dan memberikan efek jera. KPI jangan takut untuk memberi sanksi kepada industri penyiaran yang melanggar,” ujarnya

Pihaknya meminta agar masyarakat menjadi penonton yang cerdas dan berperan aktif menyampaikan pengaduan isi siaran TV dan radio yang tidak mendidik kepada KPI. “Masyarakat bisa mengadukan penyimpangan isi penyiaran ke Call Center KPI 021 6340 626 atau SMS ke 0812 130 70000,” papar Muzzammil.

Jika semua pihak terlibat untuk melahirkan isi siaran yang berkualitas,sehat, dan mendidik, kata Muzzammil, bangsa Indonesia akan segera menjadi bangsa yang maju dan berperadaban.

“Untuk itu Fraksi PKS akan memperjuangkan RUU Penyiaran yang sedang dibahas di Komisi I, memberikan pelanggaran yang lebih tegas kepada industri penyiaran yang menayangkan isi siaran yang berdampak buruk kepada masyarakat,” Papar Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ini.

Industri penyiaran, kata Muzzammil, harus mentaati dan menghormati P3SPS yang secara resmi dikeluarkan KPI yang mengikat untuk semua industri penyiaran.

“Bahwa mereka punya kritik dan masukan silahkan disampaikan dan didialogkan kepada KPI sebagai bahan pertimbangan. Bukan melabrak dan melecehkan aturan. Negara bisa anarkis jika semua kita bersikap seperti itu,” Paparnya. (Hazliansyah/Erdy Nasrul/RoL)

www.dakwatuna.com

Bantuan Satu Milyar Dari Kemensos Untuk Korban Gempa Aceh

Islamedia - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, untuk membantu masyarakat korban gempa di Aceh, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan sandang dan pangan senilai Rp 1.043. 360.800.

"Sejauh ini keadaan semakin normal. Meski masyarakat di sana masih trauma karena takut seperti tsunami tahun 2004 lalu. Tapi, kondisi sekarang biasa-biasa aja, sementara sudah dapat dikendalikan ketakutan masyarakat di sana," ujar Salim dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Rangkaian gempa berkekuatan mulai dari 6,1 hingga 8,8 SR, mengguncang pesisir barat Sumatera, Rabu (11/4/2012). Pusat gempa yang terletak di Samudera Hindia membuat panik masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Kamis (12/4/2012) siang tercatat lima orang meninggal dunia, 1 orang kritis, dan 6 orang luka ringan akibat gempa itu.

Berikut rincian bantuan yang dikirim Kementerian Sosial ke Aceh:

1. Makanan siap saji 2.000 paket senilai Rp 97. 076.000
2. Mie Instant 1.540 bungkus senilai Rp 61.600.000
3. Kids ware 700 paket senilai Rp 275.347 100
4. Food ware 700 paket senilai Rp 225.190.000
5. Family Kit 900 paket senilai Rp 214.053
6. Peralatan keluarga 800 set senilai Rp 191.400.000

Lauk Pauk:

1. Sarden 28.000 Kilogram senilai 125.832.000
2. Kecap Manis 4.800 botol Rp 15.811.200
3. Sambal Pedas 4.800 botol senilai Rp 17.736.000
4. Minyak goreng 800 botol senilai Rp 23.109.600

Sandang:
1. Kain sarung 700 potong senilai Rp 28.350.000
2. Kain batik 700 potong senilai Rp 19.810.000
3. Kaos 700 potong Rp 15. 225.000
4. Daster 700 potong Rp 15. 750.000
5. Selimut Rp 1000 potong Rp 24. 500.000
6. Seragam SD untuk laki-laki 700 potong senilai Rp 38. 255.000
7. Seragam SD perempuan Rp 38. 633.800

Membelot Soal BBM, PKS Dinilai Masih Aman di Setgab

sumber: www.solopos.com

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap berseberangan dengan mitra koalisinya di pemerintah dalam pengambilan keputusan soal kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna semalam. Namun demikian, posisi partai berlambang bulan sabit kembar itu di setgab koalisi dinilai masih aman meski menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.

"Masih aman dia. Paling-paling dijewer kupingnya sedikit. Kalau ditendang, bodoh SBY. Akan keliatan tidak sukanya dia. Yang diuntungkan PKS. Dia kan suka menjaga citra," kata pengamat politik dari Universitas Indonsia, Zulfikar Ghazali kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Zulfikar menilai langkah yang dilakukan PKS dalam rapat paripurna tentang BBM bukan sikap membelot. Karena sejak awal PKS mengambil opsi sama seperti mitra koalisi lainnya, yaitu penambahan pada pasal 7 ayat 6. Perbedaannya hanya pada nilai persentase kenaikan yang dibolehkan bagi pemerintah untuk mencabut subsidi BBM bersubsidi.

Namun peta politik yang berkembang cepat membuat PKS akhirnya harus mengambil sikap seperti dalam paripurna semalam.

Menurutnya, PKS juga masih mempertimbangkan sikap untuk tetap bertahan menjadi mitra koalisi pemerintah. "Tidak ada yang mau ketinggalan kapal, apalagi kalau keluar kapal tengah-tengah begini. Sikap PKS semalam karena menunggu Golkar. PKS belum tahu maunya Golkar. Kalau dia keluar koalisi, susah bergabung dengan PDIP. Sementara Golkar juga licin. Jadi PKS mencoba mengambil sikap di tengah," pungkas Zulfikar.

Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.

Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.

Pemerintah Harus Fokus Kendalikan Harga Sembako

Rofi' Munawar, Lc

Jakarta, (26/3) – Pemerintah harus tetap fokus menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat, mengingat kini beberapa harga bahan pokok merambat naik di berbagai daerah menjelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan yang terjadi rata-rata hampir sebesar 30-50% di sembilan bahan pokok utama.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, “Pemerintah harusnya tetap fokus dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Jika memang tidak ada hubungannya kenaikan BBM, seharusnya kenaikan bahan pokok tidak perlu terjadi di banyak daerah.”

Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan (8/3), kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah tak terkait spekulasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun banyak lapisan masyarakat mengeluhkan bahwa berbagai kebutuhan pangan pokok naik karena BBM akan dinaikan.

Di Pasar Rawa Badak, Jakarta Utara, misalnya, harga beras dan cabai mulai merangkak. Beras Rojo Lele, misalnya, kini per kilo di­jual seharga Rp 10 ribu. Sejak se­bulan lalu, harganya terus me­rang­kak dari Rp 7.500. Begitu pu­la beras jenis lain, rata-rata ju­ga mengalami kenaikan antara 20 hingga 30 persen. Sementara di Pasar Kreo, Tangerang, Harga cabai mengalami kenaikan mencapai lebih dari 50%. Selain itu harga bawang merah dan putih juga turut mengalami kenaikan. Harga bawang putih saat ini mencapai Rp20.000 per kilogram naik sekitar Rp4.000 dari dua minggu sebelumnya.

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, “Pengalaman selalu mengajarkan kepada kita menjelang hari raya maupun rencana kenaikan BBM bahwa dipastikan diikuti, dibarengi, bahkan didahului oleh kenaikan harga sembako. Harga bahan pokok seringkali naik tidak hanya ditentukan oleh alur distribusi dan mekanisme transaksi ekonomi semata. Namun juga kondisi psikologi dan sosial,”

Pemerintah selain perlu mengontrol alur distribusi dan tata niaga bahan pokok, seharusnya mampu memastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terjaga dengan baik. Jika dibiarkan terus menerus akan banyak sekali spekulan yang memanfaatkan kondisi keresahan konsumen dengan menimbun pangan pokok untuk meraih keuntungan dan di sisi lain menaikan harga kepada konsumen.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi kenaikan ini, harus bergerak cepat dan antisipatif. “ tegas Rofi’.

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi inflasi akan mengalami kenaikan sebesar tiga persen  dari kondisi saat ini, jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diberlakukan oleh pemerintah. Sedangkan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan laju inflasi pada akhir tahun bisa mencapai 6,8 persen, apabila BBM dinaikkan sebesar Rp1.500 per liter dan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) jadi diberlakukan. (sumber: www.fpks.or.id)

Mukernas PKS 2012 Bahas Isu Nasional di Medan

Medan - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dijadwalkan berlangsung 26-30 Maret 2012 akan membahas isu-isu nasional yang tengah berkembang saat ini, termasuk mengenai kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM mulai April 2012. Selain itu, dalam rangkaian di luar sidang-sidang (nonformal) akan diisi dengan berbagai perlombaan, kegiatan sosial dan pertunjukan band serta hiburan lainnya.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Mukernas PKS 2012 Heriansyah, dalam konfrensi persnya, di Tiara Convention Hall Medan, Kamis (22/3). Turut mendampingi Heriansyah, Wakil Ketua Organizing Committee Mukernas PKS 2012 yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri dan Ketua Panitia Bidang Program yang juga Sekretaris Umum DPW PKS Sumut Satria Yuda Wibowo.

"Ada dua bagian acara yang akan diselenggarakan dalam Mukernas PKS 2012 ini, yakni sidang-sidang yang akan berlangsung di Hotel Santika dan agenda di luar sidang berupa perlombaan dan sejumah hiburan termasuk berbalas pantun yang dipusatkan di Lapangan Benteng Medan," kata Heriansyah yang juga Wakil Ketua DPW PKS Sumut.

Untuk agenda di luar sidang, katanya, meliputi perlombaan PKS Idol, orasi politik, festival band religi, dan sejumlah perlombaan anak-anak tingkat TK dan SD. Sementara itu ada juga kegiatan bazar, servis betor gratis (20-25 Maret), donor darah (25 Maret), pengobatan gratis (27-28 Maret), bersih Sungai Deli (25 Maret), Jalan Sehat dan Senam Nusantara (25 Maret). Kemudian ada penampialn sejumlah band dan grup lawak antara lain Gigi Band, Ebit Beat A, Justice Voice, Izzatul Islam, Shoutul Harokah, Maidany, Orkes El Surayya, Lawak Jamal CS, One Voice & Friends. Theater Alif. Selain itu ada juga penampilan Cahaya Deli serta penampilan perkusi dan tabligh akbarf.

"Seluruh rangkaian ini dilaksanakan untuk lebih mengadakan silaturahim nasional dalam rangka memasyarakatkan kegiatan-kegiatan PKS. Selain itu juga akan dihadiri kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota se-indonesia, khususnya kader dan yang diusung PKS. Serta sejumlah menteri dan tokoh nasional, pemimpin OKP dan Parpol nasional dan tokoh-tokoh Sumut serta sejumlah kedutaan asing di Indonesia," paparnya.

Dikatakannya, hingga saat ini 20 kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah mengkonfirmasi kehadirannya kepada panitia. Termasuk tiga menteri yang merupakan kader PKS yakni Menkominfo, Mensos, dan Menteri Pertanian. Dalam undangan, panitia juga mengundang seluruh menteri saat ini.


Pilgubsu Mungkin Masuk Pembahasan

Menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, Heriansyah mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan ada pembahasan mengenai pengusungan calon gubernur oleh PKS untuk Pemilihan Gubernur Sumut (Pigubsu) yang dijadwalkan 7 Maret 2013.

"Sekadar informasi proses pengusungan calon Gubsu sudah berlangsung jauh-jauh hari dan saat ini sudah mencapai titik kulminasi. Namun, saya tidak bisa memastikan apakah pada Mukernas ini akan diumumkan calon Gubsu dari PKS atau tidak," ungkapnya.

Sigit Pramono Asri menambahkan, dalam Mukernas nanti sudah tentu akan ada pembahasan mengenai Pikada, Pilpres maupun pemilu legislatif. "Tentu arah ke situ ada bersinggungan juga, meskipun tidak dijadwalkan secara khusus, namun bagaimana pembahasannya itu nanti baru kelihatan saat Mukernas berlangsung," katanya.

sumber: www.pks.or.id

PKS: Menaikkan BBM Urusan Pemerintah Bukan Urusan Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) meminta kepada Partai Demokrat (PD) untuk tidak mengkaitkan sikap penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan persoalan koalisi.

"Janganlah mengalihkan isu BBM ke persoalan koalisi, kalaupun pemerintah sekarang menghadapi kekecewaan dan amarah rakyat, ya itu konsekuensinya. Janganlah tarik-tarik partai dalam persoalan ini. Menaikkan harga BBM adalah pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, janganlah menarik-narik partai dalam urusan ini," ujar Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Jumat (23/3/2012).

PKS, Aboebakar menegaskan, sebenarnya hanya ingin melaksanakan Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang APBN yang sudah sangat jelas sekali pada pasal 7 ayat 6 menyebutkan, tidak ada kenaikan harga BBM.bersubsidi untuk masyarakat. "Nah, masak kita mau konsiaten dengan Undang undang kok malah disalah salahin kayak gini? kan gak bener namanya.

Sekarang kok malah pakai ngusir dari koalisi, saya yakin yang ngomong ini sedang cari perhatian dari SBY dengan mencoba mengalihkan isu di media," tegas Aboebakar.

Aboe kemudian mencontohkan sikap Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri yang tetap mendukung program pemerintah lewal BLSM. Aboebakar kemudian mengingatkan, ketika salah satu menteri PKS di reahuffle komunikasi politik PKS tetap santun. Dan harus diingat pula, katanya lagi, sejarah sudah mencatat siapakah yang tidak konsisten dengan kontrak politik yang dibuat. Dan itu bukan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Kamis (22/3/2012) kemarin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Max Sopacua menyarankan kepada PKS untuk hengkang sebagai bagian mitra koalisi. Sudahlahlah, kalau gitu PKS nggak usah di koalisi lagi. Sampai kirim surat ke Pak SBY segala, berarti di dalam koalisi tidak pernah dianggap," tegas Max.

Sikap PKS yang menentang kebijakan kenaikan harga BBM dianggapnya hanya untuk mencari popularitas. Padahal, Max menegaskan kembali pertarungan Pemilu 2014 masih jauh.

sumber: www.tribunnews.com

Peduli Mangrove Lewat Green Camp

Sebanyak 253 kader PKS se Jawa Timur mengikuti Green Camp di kawasan hutan mangrove Wonorejo dan Gununganyar Surabaya, selama dua hari, 17-18 Maret. Mereka berasal dari 38 DPD PKS Kabupataen/Kota di Jawa Timur.

Kegiatan ini sebenarnya merupakan agenda rutin tahunan untuk seluruh kader. Biasanya berupa perkemahan di pegunungan atau pantai. “Tujuan utamanya adalah menjaga kebugaran kader. Tapi untuk kali ini kita sengaja menggelar dengan konsep baru. Perkemahannnya kita dekatkan dengan issu lingkungan, yakni di kawasan hutan mangrove ini”, jelas Eko Selamet, Ketua Bidang Kepanduan dan Olah Raga DPW PKS Jatim.

Selama mengikuti Green Camp, peserta mendapat berbagai materi tentang kaderisasi, memantapkan ruhiyyah melalui dzikir dan qiyamul lail di alam terbuka, long march dan aksi menanam pohon mangrove. “Kader juga diberi wawasan tentang issu-issu lingkungan terkini oleh teman-teman aktivis Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan”, lanjut Eko.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim Drh. Hamy Wahjunianto MM yang turut hadir di acara ini berharap kegiatan positif seperti ini bisa terlaksana berkesinambungan. “Kader PKS harus memiliki tanggung jawab yang baik terhadap upaya pelestarian lingkungan di negeri ini, khususnya di Jawa Timur”, kata alumnus MM Unair yang juga penulis buku Simfoni Cinta ini.

Lebih kanjut Hamy juga berharap kegiatan Green Camp juga sebagai arena konsolidasi kader PKS. “Bukan sekedar memanaskan mesin partai menjelang Pemilu 2014, Pilkada dan Pilgub. Lebih penting adalah bagaimana membekali kader lebih siap memberikan karya nyata di tengah masyarakat. Inilah cara PKS membalas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat”, pungkas pria yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pegiat sosial ini. (hq)

sumber: facebook PKS Jatim

Dana Amal PKS Setahun Capai Rp 300 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.

“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'.  Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).

Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.

Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.

Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut.

Sumber: Republika

HNW Prihatin Atas Pembakaran Masjid di Belgia

Islamedia - Ketua Forum Dakwah Indonesia, Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran sebuah masjid di kawasan pemukiman muslim di ibu kota Belgia, Brussels Senin (12/3) waktu setempat. Akibatnya, masjid itu ludes terbakar dan menewaskan satu orang serta melukai dua orang lainnya.

“Masjid bukan hanya tempat peribadatan umat Muslim, tapi juga bisa berdiri di tanah Eropa sebagai bukti bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin," terang Hidayat.

Selain penyelesaian di jalur hukum, mantan Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI ini meminta para ulama Islam di Belgia dan Eropa mengadakan pertemuan tingkat tinggi dalam waktu dekat. Upaya diskusi ini, menurut mantan Ketua MPR RI, ditempuh agar ada solusi supaya rasa ketakutan sosial tak menyebar.

“Pimpinan umat Islam di Barat hendaknya mengokohkan musyawarah bahwa umat Islam selalu menonjolkan keteladanan Rasulullah. Kehidupan Muslim pun harus bisa menggambarkan agama yang berbudaya, madani, dan beradab di tengah kehidupan Barat yang kapitalis,” papar mantan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, politisi 51 tahun itu menilai, peristiwa pembakaran masjid bisa menjadi refleksi umat Muslim di Indonesia. Ia meminta agar umat Muslim selalu menjunjung ukhuwah Islamiyah dan tak menghadirkan ketakutan pada komunitas sekitarnya. Semua pihak diharapkan bisa mengedepankan akidah sesuai tuntunan syariat agama untuk menghindari pola kekerasan antaragama dan intern agama.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah masjid di kawasan pemukiman muslim di ibu kota Belgia, Brussels, habis terbakar yang menewaskan satu orang dan melukai dua orang lainnya. Menurut keterangan saksi mata, seorang pria melemparkan bom molotov ke arah masjid hingga akhirnya melahirkan ledakan dan kebakaran pun terjadi. Namun, saat ini pelaku berhasil ditangkap di tempat kejadian perkara (TKP).

"Seorang pria yang diduga pelaku pembakaran ditangkap di tempat kejadian perkara," terang juru bicara kepolisian, Marrie Verbeke, kepada kantor berita AFP, Senin (12/3) waktu setempat. Polisi mendatangi lokasi setelah menerima panggilan darurat pada pukul 06.45 petang waktu setempat (17.45 GMT). (sumber: www.dakwatuna.com)

PKS Apresiasi Sistem Sertifikasi Halal Online

Jakarta(13/3) Anggota Komisi Agama DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi LPPOM MUI yang telah menyiapkan Sistem Sertifikasi Halal Online dan akan segera di-launching. Dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal tidak terbatas tempat dan waktu.

“Sistem Sertifikasi Halal Online yang sedang dibangun oleh LPPOM MUI sangat sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip sertifikasi halal yang ada di RUU JPH, yaitu asas transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Dengan adanya sistem online ini maka proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.” papar Jazuli di DPR RI, Selasa (13/3).

Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan mengatakan, penggunaan teknologi informasi sangat tepat digunakan dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikasi. Dengan Integrated System, proses pendaftaran, pemantauan, hingga mendapatkan sertifikasi halal bisa dipantau dan dilaksanakan melalui sistem online terpadu. Produsen dan konsumen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa langsung daftar dalam portal resmi LPPOM MUI.

Jazuli yang juga Anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH) sangat mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan produsen. “Sampai saat ini memang LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal di Indonesia yang sudah berpengalaman selama dua puluh tiga tahun. Standar Halal Indonesia yang sebelumnya diluncurkan juga telah diakui dunia internasional,” ujar Jazuli.

Pada pekan lalu (8/3) RUU JPH resmi dibahas kembali di DPR RI. RUU ini menurut Jazuli, diharapkan lebih memperkuat jaminan negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting agar produk makanan terjamin kehalalan dan kesehatannya. Dia menegaskan RUU ini tidak diskriminatif dan nantinya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Karena makna halal sesungguhnya lebih luas menjamin kebaikan dan kesehatan dari suatu produk. Jazuli optimis, walaupun pada pembahasan awal dengan pemerintah dan DPD RI masih ada perbedaan pendapat, RUU JPH ini dapat secepatnya disahkan. (sumber: www.pks.or.id)

Cabut Lisensi Provider yang Loloskan Pornografi

Hidayatullah.com -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menegaskan, provider yang terbukti masih meloloskan situs pornografi dengan sengaja dapat dicabut lisensinya. "Provider bisa saja dicabut lisensinnya jika masih meloloskan pornografi dengan sengaja, sebab kita berusaha menciptakan internet yang sehat dan aman bagi semua kalangan," kata Sembiring, di Padang, Jumat.

Dia menambahkan, namun demikian hingga saat ini Kominfo mencatat rata-rata semua provider telah mematuhinnya, kecuali kecolongan satu atau dua situs. "Kami juga berharap kerjasama masyarakat untuk melaporkan jika menemukan situs-situs yang masih mengandung pornografi, agar bisa segara ditindak," ujarnya menteri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan data yang ada di Kominfo, hingga awal 2012, situs yang mengandung pornografi yang telah ditutup mencapai lebih dari satu juta atau hampir 99 persen.

"Hingga saat ini kita telah menutup hampir 99 persen situs yang mengandung pornografi, jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai pengunduh pornografi terbesar tahun ini itu bohong, namun jika sebelum 2010 itu mungkin saja," kata kata Tifatul di Padang, Jumat.

Ia menjelaskan, jika masih ada yang belum tertutup oleh Kominfo, dan diketahui oleh masyarakat, diminta untuk mengadukannya agar dapat segera dilakukan pemblokiran.

Dasar hukum penutupan situs pornografi yang ada di Indonesai tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1998, Pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah bisa memblokir situs yang mengandung konten pornografi.

"Jangan main-main dalam hal ini, sebab dapat merusak generasi muda, dan pemerintah dengan tegas telah banyak melakukan tindakan, seperti menangkan penyebar maupun pembuat filem semacam itu," tegasnnya.

Sehubungan dengan itu, untuk situs yang mengandung unsur kekerasan, Menkominfo juga menyatakan telah menutup lebih dari 300 situs, dari milyaran situs yang ada didunia dan dapat ditemukan di internet.*

Sumber: www.hidayatullah.com

Muzzammil Yusuf : RUU Ihankam Harus Menjadi Solusi Kemandirian Alutsista

Islamedia - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf berharap RUU Industri pertahanan dan keamanan (RUU Inhankam) manjadi solusi kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) nasional sehingga Indonesia tidak menjadi negara konsumen alutsista abadi. Selain itu RUU ini juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Dalam pandangan kami, RUU ini bukan untuk kepentingan TNI semata dalam pengadaan alutsista. Tapi untuk kepentingan masyarakat. Kami akan mengarahkan agar RUU ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Jadi pengangguran bisa diserap melalui industri pertahanan ini.” Ujar Muzzammil di DPR RI (29/2).

Dalam RUU ini, kata Muzzammil, diatur bahwa Pemerintah ikut terlibat dalam menjaga keberlangsungan industri pertahanan dengan memberikan modal sekaligus sebagai klien utama industri pertahanan. Pemerintah, dalam hal ini Kemenhan dan TNI sebagai penentu kebijakan dan pengguna alutsista didorong untuk memprioritaskan pengadaan alutsista dari industri pertahanan dalam negeri.

“Kemenhan dan TNI harus berkomitmen untuk memprioritaskan produk alutsista dalam negeri. Jika ini konsisten dilakukan, maka anggaran Minimum Essential Force (MEF) 2010-2014 yang mencapai 100 Triliun tidak lari ke luar negeri. Bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.” Katanya.

Untuk itu, perlu dibuatkannnya blue print yang jelas dan jangka panjang pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat. “Jangan biarkan APBN kita hanya untuk kepentingan konsumtif. Anggaran Alutsista ini dapat bernilai produktif jika diinvestasikan kepada industri pertahanan dalam negeri. Namun kualitas dan kecanggihan teknologi tetap harus diperhatikan.” Ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap SDM terbaik bangsa Indonesia bisa diberdayakan dalam industri pertahanan ini. Agar jangan sampai SDM terbaik kita pergi ke luar negeri sehingga terjadi brain drain. China, Korea Selatan, dan Turki merupakan contoh negara yang sukses mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dengan mengoptimalkan SDM terbaiknya.

“Ketiga negara tersebut, perlahan tapi pasti secara mandiri menggunakan alutsista dalam negerinya untuk keperluan militer mereka, bahkan sudah mulai ekspor. SDMnya dari mereka sendiri. Ini tentu kebanggaan tersendiri bagi mereka”. Tandasnya.

Dalam RUU ini juga diatur kalaupun kita kerjasama dengan pihak luar negeri dalam pengadaan alutsista, maka harus dijamin alih teknologi. Sehingga kita tidak menjadi negara konsumen abadi. “Untuk itu Pemerintah harus bisa memilih negara produsen alutsista yang mau mentransfer teknologinya kepada industri pertahanan kita.”ujarnya.

Setelah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Industri Pertahanan dan Keamanan dari Pemerintah senin (27/2) langkah selanjutnya, kata Muzzammil, setiap fraksi akan menanggapi DIM dari Pemerintah kemudian akan mulai dibahas bersama antara Komisi I DPR dengan Pemerintah. “Target kami tahun ini bisa disahkan jadi UU. Mohon doa dan dukungannya”. Tutup Muzzammil.

PKS dan AK Parti Saling Belajar

Jakarta - Kemenangan AK Parti dalam tiga pemilu terakhir di Turki menginspirasi PKS untuk belajar banyak dari partai yang dipimpin oleh Recep Tayiv Erdogan ini. Karena itu PKS mengundang pimpinan AK Parti untuk berbagi pengalaman dengan pengurus PKS, baik di pusat maupun daerah.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (BHLN) DR. Taufik Ramli Wijaya menyatakan, apa yang telah diraih AK Parti, dengan terus memperoleh suara mayoritas dalam tiga pemilu terakhir di Turki merupakan fenomena. "Kita ingin belajar banyak  bagaimana mereka memperoleh kemenangan," kata Taufik dalam acara Coffee Morning bertajuk Kiat Partai Politik Meraih Dukungan; Studi Kasus Keberhasilan AK Parti di Turki, Jumat (24/2) di kantor DPP PKS, Jakarta.

Taufik menyampaikan, AK Parti sebagiamana halnya PKS merupakan partai yang baru lahir. "Umurnya baru 10 tahun. Namun dalam usia yang masih relatif muda AK Parti berhasil menjadi partai berkuasa," ujar Taufik.

Menjawab pertanyaan tentang kiat keberhasilan meraih dukungan, Adam Ali Yilmaz, Ketua Bidang Kepemudaan AK Parti mengatakan, penokohan merupakan kunci keberhasilan AK Parti. Erdogan, kata Adam, merupakan tokoh yang sangat dikagumi di Turki.

"Sekitar 70 persen kemenangan AK Parti ditentukan oleh ketokohan Erdogan," jelas dia.

Kunci keberhasilan lainnya adalah AK Parti selalu berusaha dekat dengan rakyat, berusaha memberikan solusi terhadap beragam persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kesempatan diskusi coffee morning dengan wartawan dan pengurus PKS itu Adam mengemukakan, meskipun sudah menjadi partai pemenang, AK Parti tetap ingin belajar dan menimba pengalaman dari partai-partai lain di dunia, termasuk dari PKS.

"Kami juga ingin belajar dari PKS. Karena PKS dikenal cukup baik dalam hal kaderisasi dan pembinaan kaum muda," urai Adam.

Kehadiran pengurus AK Parti ke PKS merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya sejumlah pengurus PKS sudah melakukan kunjungan ke kantor AK Parti, baik di Ankara maupun Istanbul. Bahkan PKS sempat  mengirimkan tim observer dalam  Pemilu Turki beberapa waktu lalu. Salah satu kegiatannya adalah mempelajari manajemen kampanye AK Parti.


Kerjasama

Selain dengan AK Parti, PKS juga menjalin hubungan dan komunikasi dengan Partai Komunis Cina (PKC), Partai Buruh Australia, Partai Buruh dan Partai Konservatif di Inggris dan sejumlah partai lainnya di Eropa, Asia, dan Afrika.

Menurut Ketua BHLN DPP PKS Budiyanto, PKS terus berusaha meningkatkan jalinan hubungan dengan partai-partai di luar negeri. Tujuannya selain untuk sharing pengalaman juga kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial lainnya. (Sumber: pks.or.id)

Muhammadiyah dan PKS Akan Selalu Bersinergi

SEMARANG, suaramerdeka.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ormas Muhammadiyah selalu akan bertemu di satu titik, yakni dakwah Islam. Inilah yang menjadi sebuah sinergi antara partai Islam dan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu.

"Meskipun di ranah partai politik, PKS adalah partai berasaskan Islam, sehingga selain sebagai unsur civil society yang mengontrol kebijakan, juga harus terus menguatkan masyarakat dari bawah membentuk masyarakat yang Islami," ujar Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng Drs H. M. Fattah Santoso.

Hal itu diungkapkan, ketika menerima kunjungan silaturrahim dari jajaran pengurus DPW PKS Jateng, Kamis (23/2) di kantor PW Muhammadiyah, Jl Singosari Raya Semarang. Pertemuan tersebut juga dihadiri  Ketua Umum PW Muhammadiyah Jateng KH Drs, Musman Tholib, M.Ag, Wakil Ketua Prof. Dr. H. Achmadi dan sejumlah pengurus teras lainnya.

Adapun dari jajaran pengurus DPW PKS Jateng dipimpin langsung oleh Ketua Umum Drs Fikri Faqih, MM dengan disertai jajaran pengurus harian dan anggota fraksi PKS Jateng.

Sementara Ketua Umum PW Muhammadiyah Jateng KH Drs, Musman Tholib, M.Ag berharap agar pertemuan ini tidak hanya sekali, namun harus terus dibangun guna memperlancar komunikasi. "Semoga selalu menghadirkan barokah dan rahmat dari Allaah karena silaturahim ini" tambah Musman.

Musman juga berpesan pada kader-kader PKS, untuk benar-benar selalu meluruskan niatnya bahwa mendirikan partai hanya sebagai sarana bukan tujuan, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam.

Dia juga berharap, PKS bersama parta-partai Islam dan ormas Islam untuk selalu dapat berkoordinasi agar mampu mewujudkan Indonesia sejahtera. “Saya berharap perjuangan di Indonesia melalui jalur dakwah dan politik bisa selalu bersinergi dan melengkapi satu sama lain, terutama antara PKS dengan Muhammadiyah,” ujarnya.(Sumber: suaramerdeka.com)

Komisi IX DPR RI Revisi UU TKI

H. Ansory Siregar

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI sedang melakukan revisi UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan TKI. 

Terkait Permasalahan perlindungan TKILN menjadi  hal  yang paling serius disoroti oleh Poksi PKS Komisi IX. Ketua Poksi IX FPKS H.Ansory Siregar mengusulkan belajar dari negara Filipina dalam memperkuat Perlindungan TKILN.

FPKS mendukung diperkuatnya BNP2TKI dalam upaya memaksimalkan perlindungan TKILN karena saat ini masalah Perlindungan dan Keamanan TKI menjadi polimek.

FPKS juga akan mengawal dan mengusulkan dibentuknya Badan Perwakilan Perlindungan TKI di setiap negara penempat TKI, Badan Perwakilan tersebut dibawah koordinasi langsung oleh BNP2TKI.

Demikian disampaikan Ketua Poksi IX FPKS H.Ansory Siregar disela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Memperkuat peran negara dalam pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri’ yang diselenggarakan Poksi IX FPKS DPR RI, di DPR, Senin (20/2) di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPR.

Ketua BNP2TKI M. Jumhur Hidayat mengatakan, jasa- jasa TKI sangatlah luar biasa sehingga tugas pemerintah justru harus memberikan perlindungan dengan baik karena 1 orang TKI di luar negeri bisa menghidupi lima orang warga Indonesia. Belum lagi ada indirect bantuan dari TKI bagi untuk Indonesia.

Staff khusus Menakertrans RI Abdul Wahid Maktub menyatakan, sebenarnya meragukan penyebab utama dari TKI adalah UU 39 tahun 2004, andai saja UU ini dilaksanakan oleh seluruh stakeholder akibatnya tidak akan seperti ini. 

“Pasca revisi UU 39 tahun 2004, kami berharap revisi ini akan mencangkup seluruh sektor perlindungan dari mulai Pra Penempatan, Pasca Penempatan, Purna Penempatan. Kedepan harus dipastikan hanya satu lembaga saja yang bertanggung jawab dalam menangani perlindungan TKI,” pungkas H.M. Martri Agoeng Anggota Poksi IX FPKS DPR RI.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com

Presiden PKS: Mesin PKS ada di seluruh pelosok negeri

Islamedia - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak menjelaskan kekuatan partainya di kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (16/2/2012)

Penjelasan Lutfi sebelum membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS yang akan diikuti sebanyak 600 kader inti PKS di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (16/2/2012) malam.

"Kita di PKS itu berbeda dari partai misalnya Demokrat. Kekuatan Partai Demokrat itu ada pada tokoh nasionalnya, tokoh nasionalnya lah seperti pak SBY yang menggerakkan mesin partainya," kata Lutfi kepada redaksi Tribun Timur.

"Kalau PKS itu, kita tidak bergantung dengan tokoh nasional, kita hanya menentukan kualifikasinya. Mesin partai itu ada pada kader di daerah," tambah Lutfi.

Lutfi juga mengemukakan soal patron partainya yang tidak hanya pada patron islamisentris dan indonesiantris sudah dalam bingkai platform PKS. Untuk itu, menurut Lutfi, PKS adalah partai terbuka. Tidak hanya mematok kader internal sebagai figur usungan di pilkada.

"Jadi PKS tidak harus selalu dari internal, kalau ada orang eksternal yang memang memenuhi syarat maka orang lain bisa juga diusung PKS, artinya kita Indonesia lah," jelas Lutfi.

Sebelum menumpahkan unek-uneknya pada pembukaan Rakornas, Lutfi mengatakan, pihaknya belum menentukan calon PKS di Pilgub bahkan calon wali kota.

Sumber: islamedia.web.id

PKS: BKKBN Harus Tertibkan Produsen Coklat Valentine plus Kondom

Herlini Amran

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN  segera menertibkan kasus yang saat ini meresahkan masyarat terkait temuan dilapangan Promo kondom dibalik Coklat yang telah merebak beberapa pekan sebelum perayaan Valentine day’s . “Saat ini Valentine day justru banyak dirayakan oleh remaja khususnya usia 18 tahun kebawah, sehingga promo ini justru menjadi kontra produktif dengan program peningkatan akses kesehatan reproduksi remaja dari Pemerintah, ujar Herlini dalam rilis yang diterima republika, Selasa (14/2).

Hasil survei yang dilansir DKT Indonesia yang dilakukan pada Mei 2011 dengan cara wawancara langsung terhadap 663 responden di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali menyatakan, 39 persen anak baru gede (ABG) kota besar pernah melakukan seks bebas. Responden ABG usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan seksual, dan 61 persen sisanya berusia antara 20-25 tahun.

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh hasil riset dari penelitian yang dilakukan oleh hasil riset BKKBN tahun 2010, mengatakan separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di wilayah Jabodetabek telah kehilangan keperawanan dan mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Begitu juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta.

Politisi PKS ini mendesak Bkkbn bekerjasama dengan Kementerian kesehatan selaku yang mengeluarkan ijin harus menertibkan bila terbukti perusahaan coklat tersebut melakukan promo-promo seperti itu atau ada ‘oknum’ orang dalam BKKBN yang justru mendukung ‘Promo Kondom dibalik Coklat’.

“BKKBN Harus menjelaskan kepada masyarakat apakah ini dalam rangka promo telah berkoordinasi dengan BKKBN atau justru kontra produktif dengan program peningkatan akses kesehatan reproduksi remaja?,” cetusnya.

“Pemerintah harus turut gencar mensosialisasikan dampak dari bergaulan bebas yang saat ini merebak di kalangan remaja, jangan sampai program pemerintah dalam pengentasan kependudukan malah berbalik melegalkan pergaulan bebas,” kata Herlini. Legislator PKS dari Dapil Kepri ini mengimbau, sebaiknya masyarakat menjadikan Valentine day menjadi sebagai hari menutup aurat Nasional. “Sebagai solusi agar tidak bertolak belakang dengan semangat budaya ketimuran yang di anut oleh bangsa Indonesia,”