 |
| sumber: www.solopos.com |
Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap berseberangan dengan mitra koalisinya di pemerintah dalam pengambilan keputusan soal kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna semalam. Namun demikian, posisi partai berlambang bulan sabit kembar itu di setgab koalisi dinilai masih aman meski menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.
"Masih aman dia. Paling-paling dijewer kupingnya sedikit. Kalau ditendang, bodoh SBY. Akan keliatan tidak sukanya dia. Yang diuntungkan PKS. Dia kan suka menjaga citra," kata pengamat politik dari Universitas Indonsia, Zulfikar Ghazali kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Zulfikar menilai langkah yang dilakukan PKS dalam rapat paripurna tentang BBM bukan sikap membelot. Karena sejak awal PKS mengambil opsi sama seperti mitra koalisi lainnya, yaitu penambahan pada pasal 7 ayat 6. Perbedaannya hanya pada nilai persentase kenaikan yang dibolehkan bagi pemerintah untuk mencabut subsidi BBM bersubsidi.
Namun peta politik yang berkembang cepat membuat PKS akhirnya harus mengambil sikap seperti dalam paripurna semalam.
Menurutnya, PKS juga masih mempertimbangkan sikap untuk tetap bertahan menjadi mitra koalisi pemerintah. "Tidak ada yang mau ketinggalan kapal, apalagi kalau keluar kapal tengah-tengah begini. Sikap PKS semalam karena menunggu Golkar. PKS belum tahu maunya Golkar. Kalau dia keluar koalisi, susah bergabung dengan PDIP. Sementara Golkar juga licin. Jadi PKS mencoba mengambil sikap di tengah," pungkas Zulfikar.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
"Masih aman dia. Paling-paling dijewer kupingnya sedikit. Kalau ditendang, bodoh SBY. Akan keliatan tidak sukanya dia. Yang diuntungkan PKS. Dia kan suka menjaga citra," kata pengamat politik dari Universitas Indonsia, Zulfikar Ghazali kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Zulfikar menilai langkah yang dilakukan PKS dalam rapat paripurna tentang BBM bukan sikap membelot. Karena sejak awal PKS mengambil opsi sama seperti mitra koalisi lainnya, yaitu penambahan pada pasal 7 ayat 6. Perbedaannya hanya pada nilai persentase kenaikan yang dibolehkan bagi pemerintah untuk mencabut subsidi BBM bersubsidi.
Namun peta politik yang berkembang cepat membuat PKS akhirnya harus mengambil sikap seperti dalam paripurna semalam.
Menurutnya, PKS juga masih mempertimbangkan sikap untuk tetap bertahan menjadi mitra koalisi pemerintah. "Tidak ada yang mau ketinggalan kapal, apalagi kalau keluar kapal tengah-tengah begini. Sikap PKS semalam karena menunggu Golkar. PKS belum tahu maunya Golkar. Kalau dia keluar koalisi, susah bergabung dengan PDIP. Sementara Golkar juga licin. Jadi PKS mencoba mengambil sikap di tengah," pungkas Zulfikar.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
Posting Komentar